PADANG, RADARSUMBAR.COM – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengapresiasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid yang memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap tanah ulayat di Sumbar. Karena sangat diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sumbar.
Hal itu terlihat dari dimulainya agenda sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat di Sumbar, Senin (28/4/2025) di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP) yang dibuka langsung Menteri Nusron Wahid.
Turut hadir Andre Rosiade, Anggota Komisi II DPR Rahmat Saleh, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Wali Kota Padang Fadly Amran, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, Kepala BPN/ATR Sumbar Teddi Guspriadi dan peserta dari tokoh masyarakat dan adat dan Camat dari Kota Padang.
“Alhamdulillah, pak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah datang ke Sumbar. Bertemu langsung dengan para kepala daerah dan ninik mamak dan tokoh adat di Sumbar. Memastikan bagaimana tanah ulayat di Sumbar yang sering menjadi sumber masalah karena kepastian hukumnya. Semoga dengan sosialisasi ini bisa lebih membuka pengetahuan tentang sertifikasi tanah ulayat ini,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Andre menegaskan, Pemerintah Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian kepada Sumbar. Melalui Kementerian ATR/BPN, Presiden Prabowo ingin membantu para ninik mamak agar tanah-tanah ulayatnya bisa mendapatkan kepastian hukum.
“Acara ini terlaksana karena Presiden Prabowo ingin membangun Sumbar. Melalui Pak Menteri ATR/BPN, salah satunya dengan cara memberikan kepastian kepada ninik mamak untuk bisa memiliki sertifikat tanah ulayat secara gratis. Misalnya jika kaum itu jumlahnya 5 ribu orang, yang 5 ribu orang itu boleh tandatangan di lampiran sertifikatnya, ‘supaya tidak ada dusta di antara kita’, sehingga tanah ulayat itu tidak bisa dijual sepihak,” terang Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI.
Andre juga mendorong agar dilakukan pendataan kembali terhadap masjid, pesantren, madrasah dan rumah tahfizd yang tanahnya merupakan tanah wakaf tapi belum mempunyai serfitikat. Tanah-tanah tersebut dapat disertifikatkan sehingga punya kekuatan hukum.
“Banyak masjid, pesantren, madrasah, dan rumah tahfiz, di Sumbar dan Kota Padang itu didata yang belum bersertifikat dan bawa ke BPN. Pemerintah Presiden Prabowo melalui Menteri ATR/BPN akan membantu sertifikatnya secara gratis. Jadi ingin menunjukkan keberpihakan kepada kepada umat itu tidak omon-omon,” terang Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Selain itu, Andre juga menginformasikan bahwa saat ini Presiden Prabowo juga berusaha memperjuangkan agar hadirnya wisma Indonesia di Arab Saudi yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh jamaah haji dan umrah asal Indonesia. “Bulan Mei ini pak Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Arab Saudi. Presiden Prabowo akan minta tanah kepada pemerintah Arab Saudi untuk bangun Wisma Indonesia untuk jamaah haji dan umrah di sana. Jadi keberpihakan itu bukan dengan omon-omon, bukan dengan janji manis, tapi dengan kerja nyata,” jelas Andre.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan, pihaknya bertekad agar tanah-tanah ulayat di Sumbar terjaga, tidak ada orang lain yang mensertifikatkan ataupun kemudian mendatangkan serta mengkerjasamakan tanpa adanya persetujuan dari ninik mamak dan pemuka adat. “Dengan itu harus tau petanya, mana yang tanah adat mana yang tidak supaya jelas. Jadi negara melakukan pensertifikatan tanah ulayat ini sebagai bentuk pengakuan supaya tidak dicaplok orang lain,” terang Nusron.
