PADANG PARIAMAN, RADARSUMBAR.COM – Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengapresiasi komitmen Bawaslu Padangpariaman dalam hal transparansi dan keterbukaan informasi publik pada Pilkada serentak tahun 2024 kemarin.
Hal ini terungkap saat kegiatan Rapat Evaluasi Pemilihan Serentak 2024 bersama Stakeholder yang digelar Bawaslu Padangpariaman, di Aula Sambalado, Minggu (2/2/2025).
Komisi Informasi Sumbar menilai Bawaslu Padangpariaman telah berhasil melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada tahun 2024 kemarin, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik.
Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar, Mona Sisca, menegaskan pentingnya pemahaman hak akses informasi publik.
Dia menjelaskan, keterbukaan informasi publik adalah kunci dalam mewujudkan transparansi pemerintahan dan partisipasi masyarakat.
“Informasi itu harus mempunyai makna dan dikemas menjadi sebuah data yang bisa diakses oleh masyarakat. Nah, itu yang kita pahami sebagai informasi publik,” ujar Mona.
Ia menekankan bahwa informasi publik mencakup semua bentuk data yang dikelola, diterima dan dihasilkan oleh badan publik, baik dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah seperti BUMN, BUMD dan lembaga yang didanai publik.
Namun, ada kategori informasi yang tetap dirahasiakan demi kepentingan tertentu. “Misalnya, data kependudukan yang dikelola Dinas Dukcapil.”
“Meskipun bersifat informasi publik, data pribadi seperti nomor telepon atau identitas seseorang tidak bisa sembarangan diakses tanpa izin pemiliknya,” jelas Mona.
Sementara itu, Idham Fadhli, Komisioner KI Sumbar Bidang Edukasi yang juga putra asli Pariaman, menambahkan keterbukaan informasi bukan hanya hak masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat demokrasi.
“Badan publik, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kecuali yang memang secara regulasi dikecualikan,” ujar Fadhil, sapaan akrab Idham Fadhli.
Fadhil menambahkan Bawaslu Padangpariaman telah menerapkan keterbukaan informasi dan transparan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu pada Pilkada serentak tahun 2024.
