PADANG, RADARSUMBAR.COM – Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar) menegaskan pengawalan Pilkada jujur melalui pengawasan terjadinya praktik politik uang yang dilakukan mahasiswanya.
“UM Sumbar komit bersama koalisi masyarakat sipil dengan 170 elemen gabungan. Sebanyak 730 mahasiswa Fakultas Hukum akan berpartisipasi dalam mengawasi terjadinya praktik politik uang,” kata Dekan Fakultas Hukum UM Sumbar, Wendra Yunaldi, Rabu.
Ia mengatakan praktik politik uang rentan terjadi di akhir masa kampanye hingga jelang waktu pemilihan.
“Mahasiswa berkampanye anti politik uang kemudian langsung ke lapangan. Segala penyimpangan dilaporkan ke kampus atau Panwaslu serta Bawaslu,” katanya.
Menurutnya potensi politik uang diduga massif terjadi saat perekrutan saksi di tempat pemungutan suara (TPS) saat hari pencoblosan.
“Ini pernah kami komplen karena aturan yang kurang tegas terkait jumlah saksi di TPS. Ada saksi luar dan dalam, celah politik uang ada karena mereka dibayarkan dan diminta memilih paslon tertentu melalui mandat bahkan ada yang sudah dibayarkan di awal,” kata Wendra.
