PADANG, RADARSUMBAR.COM – Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, pihaknya berencana melakukan pembahasan dengan pemerintah provinsi terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi Sumbar. Nantinya, terang Supardi, pihaknya meminta Gubernur berkoordinasi dengan pemerintah kota maupun kabupaten dalam mengambil kebijakan terkait hal ini.
“Jangan biarkan kasus kekerasan seksual menjadi lazim di tengah masyarakat,” ujar Supardi saat dihubungi radarsumbar.com, Jumat (19/11/2021) malam.
Menurut Supardi, banyak faktor yang mempengaruhi kasus-kasus itu terjadi. Selain keterbatasan masyarakat yang banyak di rumah di masa pandemi, faktor berkembangnya digitalisasi juga berperan. “Seluruh masyarakat bisa mengakses apa saja di smartphone. Kemudian ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak bijaksana menggunakan kemajuan teknologi itu,” tambahnya.
Dia mengungkapkan, seluruh unsur harus dirangkul dalam pembangunan moral yang baik, terpenting yaitu adalah ulama. “Sehingga kasus-kasus tersebut bisa diantisipasi sebelum lebih mencoreng marwah Minangkabau,” sebutnya.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumbar tengah intens bekerja dengan pemerintah kota dan kabupaten. Tentunya, Gubernur juga harus mengambil inisiatif mengundang kepala daerah untuk mencarikan solusi. Salah satunya, bisa saja dengan kembali beraktifitas di masjid dan surau, karena saat pandemi terjadi hal ini sangat jarang sekali ditemukan di daerah yang berlandaskan ASB-SBK ini.
“Pemerintah harus bisa bekerjasama dengan para ulama, harus ada semacam diskusi atau pengajian. Ini yang cenderung kita lalai ketika pandemi terjadi, keterlibatan ulama harus ada sebab apa yang terjadi saat ini sudah sangat memalukan,” tambahnya.
