PADANG, RADARSUMBAR.COM – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menjelaskan alasan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebesar Rp272,1 miliar.
“Pembatasan dana kampanye bukan untuk membatasi aktivitas kampanye pasangan calon atau mengebiri ruang gerak peserta pemilihan selama masa kampanye,” kata anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumbar Ory Sativa Syakban di Padang, Selasa.
Untuk Pilkada Sumbar, KPU setempat menetapkan batasan pengeluaran dana kampanye sebesar Rp272,1 miliar. Hal itu merujuk pada implementasi ketentuan Pasal 74 Ayat (9) Undang-Undang Pilkada terkait pelaporan dana kampanye.
Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sumbar itu mengatakan pembatasan pengeluaran dana kampanye ditujukan untuk menjalankan perintah undang-undang yang diatribusikan ke KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota.
“KPU Sumbar secara sungguh-sungguh menyusun batasan pengeluaran dana kampanye ini,” kata Ory.
Penetapan batasan pengeluaran dana kampanye tersebut setelah berkoordinasi dengan pasangan calon, Bawaslu Sumbar dan berbagai pihak lainnya, termasuk memperhatikan metode kampanye, jumlah atau volume kegiatan kampanye yang dilaksanakan serta perkiraan jumlah peserta kampanye.
